Ini adalah Respons OJK Soal Keputusan MK pada Uji Materiil UU P2SK

Hal ini adalah Respons OJK Soal Keputusan MK pada Uji Materiil UU P2SK

www.breaknews.web.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan akan menghormati langkah MK di uji materi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangunan lalu Penguasaan Industri Keuangan (PPSK). 

Ketua Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan juga Perlindungan Customer OJK, Sarjito menyatakan OJK akan menghormati apapun langkah dari MK terkait uji meteriil UU P2SK. 

Hasil putusan MK, sekarang OJK berperan sebagai penyidik penunjang yang kemudian harus berkoordinasi dengan Polri di melakukan penyidikan tindakan hukum sektor jasa keuangan.

“Kami OJK, menghormati putusan dari MK menghadapi permohonan uji materi UU P2SK teristimewa terkait penyidikan,” jelas Sarjito pada Kontan.co.id, hari terakhir pekan (22/12). 

Uji materi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguraian serta Menguatkan Industri Keuangan (PPSK), di UU yang disebutkan penyidikan tindakan hukum sektor jasa keuangan hanya sekali mampu dijalankan penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski begitu, Sarjito mengatakan, selama UU P2SK berlaku OJK serta kepolisian pun bekerjasama di melakukan penyidikan.

“Selama ini penyidik polisi dapat melakukan penyidikan mandiri serta bekerjasama dengan baik dengan penyidik OJK maupun sebaliknya,” ungkap Sarjito.

Kamis, 21 Desember Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilakukan mengabulkan permohonan uji materi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguraian lalu Perkuatan Bidang Keuangan (PPSK). Dalam UU yang dimaksud penyidikan perkara sektor jasa keuangan hanya saja bisa saja diadakan penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan yang digunakan menyatakan sekarang OJK akan berperan sebagai penyidik penunjang yang kemudian harus berkoordinasi dengan Polri pada melakukan penyidikan persoalan hukum sektor jasa keuangan. 

Dalam pembacaan putusan tersebut, MK sudah pernah mengemukakan banyak pertimbangan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum, menurut MK, kewenangan penyidikan OJK pada perbuatan pidana pada sektor jasa keuangan yang dimaksud diatur di Pasal 8 bilangan 21 UU 4/2023 yang digunakan memuat pembaharuan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 telah terjadi memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik Polri.

“Dengan demikian, hal itu dapat menyebabkan pengingkaran terhadap kewenangan Kepolisian selaku lembaga penegak hukum yang mana berfungsi sebagai penyidik utama sekaligus bukan sejalan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang mana pada pokoknya memberikan kewenangan penyidikan untuk OJK sepanjang berkoordinasi dengan penyidik Polri,” ucapnya di area MK, Kamis (21/12). 



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *