Tekno  

Kominfo Pelototi Ancaman Kecerdasan Buatan pada Pilpres 2024, Penyebar Bisa Dihukum!

Kominfo Pelototi Ancaman Kecerdasan Buatan pada Pilpres 2024, Penyebar Bisa Dihukum!

www.breaknews.web.id – Wakil Menteri Komunikasi serta Informatika (Kominfo) Nezar Patria mengaku kalau eksekutif RI pada waktu ini sedang fokus menyorot dampak teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) jelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 juga Pilpres 2024.

Nezar menyatakan kalau Kominfo sedang mempelajari generative AI, tingkat lanjutan dari AI. Teknologi itu diyakininya dapat memproduksi teks, suara, kemudian menghasilkan sesuatu yang baru sehingga dapat mengecoh publik.

“Wujudnya banyak kita lihat, menggunakan teknologi deepfake, menggunakan AI, untuk meniru seseorang. Tapi apa yang mana diomongkan serta ditampilkan itu sangat berbeda,” papar beliau ketika ditemui pada Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Lebih lagi teknologi ini tumbuh di tempat sedang pelaksanaan Pilpres 2024. Nezar khawatir kalau Artificial Intelligence dapat memperkeruh suasana maupun iklim demokrasi di area Indonesia.

“Karena misinformasi kemudian disinformasi ini mampu memancing perbedaan persepsi, pendapat, prasangka, yang mana muncul akibat adanya kekacauan informasi,” urai dia.

Berangkat dari sana, Kominfo sedang menyiapkan surat edaran persoalan Artificial Intelligence dalam Indonesia. Dengan ini Nezar ingin rakyat Indonesia paham mengenai efek positif maupun negatif AI.

“Mereka harus transparan menyatakan bahwa barang itu adalah buatan AI, buatan generative AI. Ini adalah yang jadi concern kami,” ujarnya.

“Kami harapkan beliau jadi rujukan nilai di memproduksi produk-produk Kecerdasan Buatan bagi para pelaku perniagaan juga bidang yang digunakan menerapkan atau memanfaatkan AI,” sambung ia lagi.

Nezar menegaskan, apabila produk-produk Kecerdasan Buatan ini sudah ada masuk ke ranah rakyat lewat media sosial juga bertentangan dengan peraturan, maka penyebar dapat berhadapan dengan hukum.

“Misalnya disinformasi lalu misinformasi yang tersebut mengarah untuk pencemaran nama baik, itu akan berurusan dengan undang-undang ITE, dengan KUHP atau juga konten-konten yang digunakan generative Kecerdasan Buatan mengarah untuk pornografi misalnya,” paparnya.

Untuk menjaga dari Kecerdasan Buatan disalahgunakan di tempat pemilihan raya 2024, Kominfo mengaku telah bekerja serupa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Tapi jikalau masih ada yang dimaksud bandel, Nezar tak menghentikan kemungkinan kalau Kominfo mampu menindaklanjuti.

“Kalau ada, misalnya, produk-produk generative Artificial Intelligence kayak deepfake yang dimaksud diadukan Kominfo melalui jalur-jalur yang tersebut telah kita atur selama ini, kita akan ambil tindakan untuk memutuskan akses misalnya. Supaya konten-konten seperti itu tiada memperkeruh keadaan, dan juga tak mengganggu proses demokrasi yang dimaksud sedang diadakan publik Indonesia,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *